Pelaksanaan Umrah, Ketua MPR: Pemerintah Perlu Ikuti Kebijakan Arab Saudi

Pelaksanaan Umrah, Ketua MPR: Pemerintah Perlu Ikuti Kebijakan Arab Saudi



RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Hingga saat ini belum ada kebijakan baru dikeluarkan  Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah Indonesia. Arab Saudi juga telah membuat persyaratan bagi calon jamaah umrah, salah satunya penggunaan vaksin Covid-19.

Merespon hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang dibuat Pemerintah Arab Saudi.

"Saya minta pemerintah untuk terus menyesuaikan dengan kebijakan Arab Saudi, di samping mematangkan persyaratan dan kesiapan calon jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dengan tetap mempertimbangkan sisi keselamatan dan keamanan calon jamaah," kata Bamsoet dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (28/8/2021).

Di samping itu, dia meminta pemerintah  melalui perwakilan Duta Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah untuk terus melakukan upaya diplomasi dan pendekatan serta komunikasi yang intens dengan pemerintah Saudi dan Komite Nasional Haji dan Umrah Saudi dalam upaya memperjuangkan ibadah umrah bagi warga Indonesia.

Bamsoet juga mengimbau masyarakat Indonesia, khususnya calon jamaah umrah untuk bersegera menjalani vaksinasi Covid-19 maupun menyempurnakan dosis vaksin.

"Ini penting, mengingat vaksin lengkap (dua dosis) dan jenis vaksin yang diakui Saudi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon jamaah," kata Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet meminta komitmen pemerintah untuk terus berupaya melaksanakan kebijakan atau strategi baru yang efektif dalam menekan penyebaran kasus Covid-19 di Tanah air.

"Dengan demikian, baik Pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah negara lain mengakui keseriusan Indonesia untuk keluar dari situasi pandemi ini," tegas Bamsoet.